ISU PERMASALAH PULAU ENGGANO, KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU

Nama : Bagas Lazuardi

NPM  : E1I015004

Pulau Enggano adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudera Hindia. Pulau Enggano termasuk kedalam Kecamatan Enggano dan merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Luas wilayah Pulau Enggano 400,6 km², terdiri dari enam desa yaitu Desa Kahyapu, Ka’ana, Apoho, Malakoni, Meok dan Banjarsari. Pulau ini berada di sebelah barat daya dari kota Bengkulu terletak pada 05°31’13 LS dan 102°16’00 BT.

Pulau ini memiliki banyak banyak potensi sumber daya alam yang baik seperti flora dan fauna yang asri, beragam dan endemic, serta kearifan lokal baik itu suku, budaya, dan adat-istiadatnya. Di Pulau Enggano ada beberapa isu permasalahan yang serius serta harus diselesaikan demi kemajuan pulau terdepan NKRI. Pertama yaitu permasalahan infrastruktur didaerah ini yang kurang memadai seperti  belum adanya pembangunan jalan aspal, akses transportasi darat di Pulau Enggano serta transportasi untuk akses ke pulau enggano yang terhambat jika cuaca buruk, dengan kondisi seperti ini perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas perekonomian warga enggano serta akses yang baik untuk menjalin konektivitas yang baik pula.

Kedua yaitu pendidikan, lemahnya penyuluhan atau sosialisasi pengembangan sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor permasalahan untuk meningkatkan perekonomian, politik, sosial dan budaya. Ketiga permasalahan perekonomian kurangnya usaha kreatif warga, dengan melimpahnya potensi pertanian yaitu kebun pisang di pulau enggano berbanding terbalik dengan distribusi ekonomi yang ada, warga memilih mengekspor hasil bahan mentah tersebut ke luar daerah dari pada mengolahnya sendiri serta potensi hasil sumberdaya laut lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal. Keempat yaitu kurangnya ekspos potensi wisata Pulau Enggano yang membuat daerah ini kurang dikenali sehingga perlu adanya kegiatan yang dapat meningkatkan eksistensi daerah tersebut. Dan yang terakhir yaitu lemahnya pengawasan dan keamanan daerah oleh instansi pemerintahan yang berguna untuk menjaga kedaulatan dan menjaga positif kearifan lokal daerah tersebut.